Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)

Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

2025-12-19T13:58:37+00:00

Perpajakan memiliki peran vital dalam perekonomian dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya di Indonesia. Pajak, sebagai sumber pendanaan utama bagi pembangunan infrastruktur dan layanan publik, mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artikel ini mengkaji peran Pajak Penghasilan (PPh) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dari PPh berkontribusi signifikan dalam membiayai proyek infrastruktur yang meningkatkan mobilitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, dibahas berbagai teori pertumbuhan ekonomi yang memperkuat hubungan antara pajak, belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pajak dan pembangunan infrastruktur dapat menciptakan siklus positif yang memperkuat perekonomian nasional. Dengan demikian, pentingnya perencanaan dan pengelolaan perpajakan yang efektif serta alokasi yang tepat untuk sektor produktif menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dampak Perubahan Tarif Ppn Pasca 2025: Analisis Melalui Teori Keadilan, Kebijakan Fiskal, Dan Efisiensi Pajak

2025-12-19T13:49:46+00:00

Reformasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pasca-Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021, mencakup penerapan tarif 11–12%, digitalisasi e-Faktur, dan perluasan objek pajak digital, dianalisis melalui sintesis Teori Keadilan Pajak, Efisiensi Pajak, dan Kebijakan Fiskal menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi PPN meningkatkan keadilan horizontal dan efisiensi administrasi, tercermin dari kenaikan kepatuhan UMKM sebesar 15% dan penurunan biaya administrasi pajak hingga 30%, serta berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara sebesar Rp400 triliun pada APBN 2025. Namun, reformasi ini juga menimbulkan tantangan berupa penurunan keadilan vertikal akibat sifat regresif konsumsi sebesar 5 sampai 7% serta resistensi UMKM yang tinggi. Temuan ini mengindikasikan adanya trade-off antara efisiensi fiskal dan tujuan redistribusi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan insentif PPN 0% bagi UMKM selama masa transisi serta penerapan tarif diferensial untuk barang mewah guna mengoptimalkan keseimbangan keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal.